Ekbis

Perlu Pemberlakuan KTP Ternak untuk Pengendalian Populasi

Inilah kebun percontohan Dekranasda, Kabupaten Rote Ndao, di Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain. Tampak rumput odot yang dikembangkan untuk mendukung Program Hijauan Makanan Ternak (HMT). Gambar diabadikan Jumat (10/09/2021). Foto: Dok.TS

Ba’a, teropongselatan.com—Tidak hanya manusia saja yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Ternak di Kabupaten Rote Ndao juga harus diberlakukan identitas berupa Kartu Identitas Rernak (KIT) untuk mengendalikan populasi ternak.

Demikian disampaikan Ketua Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) Kabupaten Rote Ndao Drs Leonard Haning, MM kepada wartawan di rumah jabatan Bupati Rote Ndao, Jumat (10/09/2021).

Ia menjelaskan, KIT adalah merupakan salah satu hasil kajian dan usulan TBUPP kepada Bupati Rote Ndao dalam rangka mengembangkan sub sektor peternakan sebagai produk unggulan kabupaten terselatan NKRI itu.

Menurut Bupati Kedua Rote Ndao itu, Pulau Rote sejak dahulu menjadi salah satu daerah penghasil ternak di NTT. Hal ini dibuktikan sejak puluhan tahun lalu hingga kini ternak sapi, kerbau, dan kuda masih menjadi komoditi yang diantarpulaukan ke Jawa, Sulawesi, bahkan ke luar negeri. Sehingga, sudah saatnya Pemkab Rote Ndao kembali mengembangkan ternak sebagai produk unggulan.

“Rote harus kembali menjadi gudang ternak. Kami TBUPP sudah sampaikan kepada Bupati untuk membuat program dan menggalakan sub sektor peternakan, agar menjadi produk unggulan daerah,” katanya.

Khusus terkait KIT, kata dia, selain berfungsi sebagai sebagai bukti sah kepemilikan ternak, juga merupakan kartu kontrol untuk mengetahui jumlah dan sebaran populasi, serta pengendalian ternak besar, seperti kerbau, sapi merah, sapi putih, dan kuda.

Menurutnya, ke depan KIT harus multifungsi, tidak hanya sebagai data otentik kepemilikan ternak saja, tetapi dengan KIT peternak juga bisa mendapatkan fasilitas vaksin dan inseminasi buatan (IB) yang diprogramkan Pemkab.

“KIT juga membantu dan memudahkan peternak mengontrol kesehatan ternaknya, menghindari dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian, dan tidak ada kendala dalam menjual kerena ke depan jual-beli ternak harus disertai dengan kartu identitas sebagai data legal,” katanya.

Ia berharap ke depan, KIT juga menjadi program inovasi daerah yang difasilitasi dengan teknologi informasi, sehingga bisa diakses secara online. Misalnya dengan nomer ternak yang dimiliki oleh setiap sapi, maka bisa dicek datanya melalui internet dengan memasukkan kode nomor ternak.

Selain KIT, kata dia, Pemkab Rote Ndao harus membuat program hijuan makanan ternak (HMT), yakni lamtoro pada lahan kering dan rumput odot pada lahan basah untuk mendukung pengembangan ternak sebagai produk unggulan daerah.

Program HMT ini, kata dia, dilaksanakan secara integral dengan bantuan ternak yang diberikan Pemkab kepada para peternak, sehingga ketersedian pakan yang baik dengan sendirinya akan meningkatkan populasi ternak. Juga ternak di Rote bobotnya akan lebih besar dari sekarang dan bisa mencapai 250 kilogram ke atas, sehingga dapat bersaing dengan ternak daerah lainnya di pasar antarpulau.

Hal lain yang perlu, kata Leonard, harus ditempatkan pos-pos pemantauan di setiap kecamatan, pelabuhan penyeberangan guna memantau pergerakan ternak dan memproteksi betina produtif jangan keluar dari Rote.

“Ini beberapa usulan kami sebagai dukungan pengembangan ternak sebagai produk unggulan Rote Ndao. Sehingga ke depan bisa mengandalkan sub sektor peternakan menjadi potensi lokal daerah ini. diharapkan hal ini,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao Herman Haning yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Sabtu (11/09/2021), terkait hal tersebut menyambut baik gagasan TBUPP. Namun, secara teknis akan dikaji terlebih dahulu untuk mengimplementasikan secara baik.

Menurutnya, khusus untuk KIT selama ini Dinas Peternakan menerbitkan pada saat pembelian ternak oleh pedangan, sebagai surat yang menerangkan identitas asal-usul ternak secara administrasi. Ke depan memang KIT ini sangat diperlukan karena sejalan dengan rencana penataan kembali populasi ternak.

Dikatakan Hermanus, langkah awalnya selain kajian, perlu ada persiapan regulasi pendukung, agar ide TBUPP ini bisa berjalan karena yang menjadi kendala dalam mengukur populasi ternak seperti tingkat kelahiran, kematian, dan mutasi keluar dari Rote.

“Ini tentunya melibatkan intansi terkait dan pemerintah kecamatan hingga level terendah desa dan kelurahan. Karena itu langkah awal perlu sosialisasi untuk mendapatkan input dan data dasar, serta merevisi Perda yang sudah ada dan memasukkan KIT sebagai klausul. Kita akan memperjuangkan itu, minimal dibuatkan Perbup sebelum revisi Perda, agar pemberlakuan KIT bisa berjalan sesuai dengan regulasi,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, jumlah populasi ternak besar saat ini, Hermanus katakan, memang terjadi penurunan, di mana populasi Sapi Bali 33.152 ekor, Sapi Putih 27.530 ekor, Kerbau 16.586 ekor, dan Kuda 7.725 ekor. (team/TS-02)

Add Comment

Click here to post a comment