Pemerintahan dan Pembangunan

Ini Penjelasan Pemkab Terkait Pemberhentian Sementara Empat Kepala Desa Yang Dilantik

Wakil Bupati Rote Ndao Stefanus M Saek memakaikan topi Ti'i Langga saat penyambutan Utusan Khusus Presiden Seychelles untuk ASEAN Nico Barito, di Bandara DC Saudale, dalam rangka kunjungan ke sejumlah objek wisata di Rote akhir Agustus 2020 lalu. Foto: Dok/TS

Ba’a, teropongselatan.com—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rote Ndao akhirnya menyampaikan penjelasan terkait Pemberhentian Sementara empat kepala desa, usai dilantik Jumat (28/05/2021) lalu.

Penjelasan tersebut disampaikan dalam keterangan pers Wakil Bupati Rote Ndao Stefanus M Saek, didampingi Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Arkalaus Lenggu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Yames MK Therik, dan Kabag Hukum Hanggry Mooy, di ruang kerja Wakil Bupati, Sabtu (05/06/2021).

Menurut Wabup Stefanus, pemberhentian sementara tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah permasalahan, di antaranya adanya laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para kepala, pada saat masih menjabat sebagai kepala desa maupun perangkat desa di masing-masing desa tersebut.

Selain itu, kata dia, terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat, di mana sesuai batas waktu yang ditentukan dalam rekomendasi ternyata belum dituntaskan oleh para kepala desa tersebut. Bahkan, dua di antara kades yang berhentikan sementara kasusnya dalam proses hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

“Mempertimbangkan semua hal itu, maka bupati mengambil kebijakan pemberhentian sementara untuk memperlancaran proses penyelesaian masalah yang dihadapi oleh para kepala desa itu,” katanya.

Terkait sampai kapan pemberhentian sementara ini dilakukan, Wabup Stefanus katakan bahwa tentunya sampai dengan adanya kepastian hukum penyelesaian dugaan kasus yang dihadapi oleh para kepala desa.

“Kami tidak dapat memastikan batas waktu pemberhentian sementara ini karena sangat tergantung penyelesaian yang dilakukan APH terhadap kasus masing-masing,” kata Wabup Stefanus.

Sementara itu, lanjut Wabup Stefanus, permasalahan ketidaksesuaian pencantuman tanggal pada SK Pemberhentian Sementara di mana tercantum tanggal 27 Mei 2021, yang benar adalah tanggal 28 Mei 2021 karena SK diterbitkan dan ditandatangani oleh bupati setelah kepala desa dilantik.

“Kami akui ada ketidaksesuaian pada tanggal SK itu dikarenakan dinas teknis (Dinas PMD) salah dalam penulisan, yang seharusnya tanggal 28 Mei, setelah dilakukan pelantikan dan ditandatangani bupati. Hal tersebut sudah dilakukan penyesuaian pada tanggal 29 Mei dengan SK baru,” tutup Wabup Stefanus.

Belum Tuntas Ditindaklanjuti
Inspektur Kabupaten Rote Ndao Arkalaus Lenggu menjelaskan, terhadap temuan hasil pemeriksaan Inspektorat tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan terakhir 2018, empat kepala desa tersebut belum menindaklanjuti rekomendasi LHP sampai batas waktu yang ditentukan, yakni 60 hari setelah diterbitkan.

Menurutnya, Desa Tesabela dan Tolama baru dilakukan tindaklanjut setelah mereka terpilih menjadi kepala desa. Hal ini menjadi perhatian Inspektorat dalam kajian info staf bahwa tindaklanjut yang baru dilakukan setelah terpilih itu, semata-mata dilakukan untuk melegitimasi status mereka sebagai kepala desa terpilih. Artinya niat baik untuk tindaklanjut tidak ada, sehingga kajian info staf itu kami ajukan kepada bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan pelantikan kepala desa terpilih.

Sementara untuk Desa Meoain dan Lentera, kata dia, itu kasusnya sementara berproses di APH, sehingga tentu untuk memperlancar proses penyelesaiannya dan tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan di desa, maka kami merekomendasikan untuk dilakukan pemberhentian sementara untuk menuntaskan proses hukum yang sedang berjalan.

Menjawab terkait kepala Desa Tolama dan Tesabela yang sudah menyelesaikan temuan, Arkalaus katakan, dalam tindaklanjut Inspektorat berpatokan bahwa suatu temuan dinyatakan selesai apabila seluruh rekomendasi dari LHP tersebut diselesaikan secara tuntas, bukan diselesaikan orang per orang.

“Misalnya rekomendasi dalam LHP itu ada empat orang yang terlibat dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan, apabila baru satu orang yang melakukan tindaklanjut, itu belum dinyakatakan selesai. Kita bisa menyatakan selesai apabila seluruh rekomendasi diselesaikan oleh orang-orang yang terlibat semua sudah ditindaklanjuti,” katanya.

Siap Terima Sanksi
Kepala Dinas PMD Yames MK Therik mengakui ada kekeliruan di Dinas PMD dalam penulisan tanggal pada SK Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di empat desa tersebut, yakni tanggal 27 Mei 2021. Sesuai dengan register Produk Hukum Daerah di Bagian Hukum Setda Rote Ndao tercatat tanggal 28 Mei 2021 dan sudah diperbaiki.

“Kami tidak bermaksud untuk membuat kekeliruan tersebut, memang benar-benar human error. Kami sudah laporkan kepada pimpinan dan berkoordinasi dengan Kabag Hukum dan sudah diperbaiki, serta sudah didistribusi kepada empat kepala desa tersebut dan camat masing-masing. Terhadap kekeliruan yang kami buat itu, sebagai ASN kami siap menerima sanksi akibat ketidakcermatan yang dilakukan,” katanya.

Kabag Hukum Hanggy Mooy mengatakan, menyangkut ketidaksesuaian tanggal pada SK Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa itu secara subtansial tidak bermasalah. Kesalahan penulisan oleh Dinas PMD itu merupakan human error karena sesuai register Produk Hukum Daerah tanggalnya 28 Mei 2021.

Menurutnya, suatu produk hukum itu dapat ditinjau kembali apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya. Sehingga, pada 29 Mei 2021 telah dikeluarkan SK Bupati terkait Perubahan atas SK terdahulu, di mana dalam SK Perubahan itu dijelaskan alasan perubahan karena ketidaksesuaian pencantuman tanggal pada SK tersebut dan register
Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Setda. (team/TS-02)