Pemerintahan dan Pembangunan

Program Jas Nelayan, Upaya Kejari Rote Ndao Berperan Meminimalisir Illegal Fishing

Kajari Rote Ndao I Wayan Wiradarma dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Ba'a Yoseph Bere menunjukkan dokumen Memorandum of Understanding (MoU), disaksikan Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu dan Plt Kadis Perikanan Yusuf Messah, usai penandatanganan di aula kantor Kejari setempat, Selasa (25/05/2021). Foto: Dok.TS

Ba’a, teropongselatan.com—Dalam rangka meminimalisir dan mencegah tindak pidana illegal fishing, Kejaksaan Negeri (Kejari) Rote Ndao melauching Program Jaksa Sahabat Nelayan (Jas Nelayan).

Launching Program Jas Nelayan dilaksanakan melalui kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao dan Unit Pengelola Pelabuhan (UPP) Kelas III Ba’a, di aula kantor Kejari Rote Ndao, Selasa (25/05/2021).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rote Ndao I Wayan Wiradarma menjelaskan, Jas Nelayan merupakan program yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum nelayan dengan memfungsikan kelompok nelayan sebagai sistem keamanan lingkungan perairan dan pantai di Rote Ndao, untuk mencegah adanya penangkapan ikan secara ilegal menggunakan bahan peledak (bom ikan), racun ikan, dan alat tangkap yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan-undangan.

Selain itu, Jas Nelayan juga sebagai sarana aparat Adhyaksa untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat pesisir, dan yang tidak kalah pentingnya adalah membantu nelayan mengurus kepemilikan dokumen melaut yang harus dimiliki, yakni kartu Kusuka sebagai identitas tunggal nelayan yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pas kecil sebagai ‘STNK’ kapal yang diterbitkan jajaran Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

“Dalam Program Jas Nelayan ini, kami jajaran Adhyaksa bersama Dinas Perikanan dan Kantor UPP Kelas III Ba’a, akan memfasilitasi para nelayan secara digital untuk memiliki Kartu Kusuka untuk dapat digunakan nelayan memperoleh bantuan melalui program-program dari pemerintah daerah, juga Pas Kecil adalah keabsahan dari kapal para nelayan,” kata Wiradarma.

Ia berharap dengan dilaksanakannya Program Jas Nelayan ini, selain akan meminimalisir terjadinya illegal fishing, nelayan semakin paham tentang hukum dan aktivitas yang dilakukan tidak berdampak hukum, juga tentunya diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan para nelayan.

“Saya berharap, di tahun 2022 semua nelayan di Rote Ndao sudah bisa memiliki kartu Kusuka dan Pas Kecil. Sehingga bantuan kepada nelayan bisa tepat sasaran, dan tidak menyasar kepada warga yang bukan nelayan,” katanya.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Ba’a Yoseph Bere mengatakan, di Rote ini jumlah perahahu nelayan cukup banyak, namun sudah memiliki dokumen Pas Kecil baru sekitar 50-an perahu nelayan yang berukuran 3 GT.

Menurut Yoseph, UPP Kelas III Ba’a hanya diberikan kewenangan mengeluarkan Pas Kecil kepada perahu/kapal yang berukuran di bawah 7 GT. Sehingga, diharapkan dengan Program Jas Nelayan dari Kejari Rote Ndao ini bisa memberikan pemahaman kepada para nelayan untuk mengurus dokumen kapal tersebut.

Terpisah, Imanuel Litik, salah satu nelayan asal Desa Oeseli Kecamatan Rote Barat Daya mengatakan, dirinya bersama para nelayan berterima kasih atas perhatian Kejari Rote Ndao yang berkomitmen membantu pengurusan dokumen Kartu Kusuka dan Pas Kecil.

Ia mengakui, hingga saat ini mereka melaut untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa diperlengkapi dengan dokumen Pas Kecil yang merupakan persyaratan untuk kapal yang melakukan aktifitas di lautan.

“Saya sudah sejak lama punya perahu, tapi belum punya Pas Kecil. Perahu belum mempunyai dokumen tersebut. Oleh sebab itu, saya pribadi berterima kasih kepada Kejari Rote Ndao yang memfasilitasi kami melalui Program Jas Nelayan. Yang pasti saya, bahkan semua nelayan akan mengurus dokumen kelengkapan karena dimudahkan dengan kolaborasi Kejaksaan, Dinas Perikanan, dan UPP Kelas III Ba’a,” ujarnya. (team/TS-02)