Hukrim

Tidak Benar Kasus Dugaan Korupsi Pengaktifan Kembali Mantan ASN Napikor Dihentikan

Wakapolres Rote Ndao Kompol I Nyoman Surya Wiryawan (kiri) bersama Kasat Reskrim Iptu Yames Jems Mbau (kanan) ketika memberikan keterangan kepada wartawan, di rumah jabatan Kapolres, Rabu (12/5) petang. Foto: Dok.TS

Penanganan kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat dan ditangani penyidik Satuan Resersi Kriminal (Sat Reskrim) Polres Rote Ndao, seluruhnya berjalan dan berproses seesuai aturan hukum dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Tidak ada kasus yang berhenti di tengah jalan.

Demikian disampaikan Wakapolres Rote Ndao Kompol I Nyoman Surya Wiryawan didampingi Kasat Reskrim Iptu Yames Jems Mbau kepada wartawan, di rumah jabatan Kapolres, Rabu (12/5) petang.

Sehubungan dengan penanganan beberapa kasus menonjol yang merupakan atensi publik, kata dia, dapat ditegaskan tidak ada yang berhenti di tengah jalan, semuanya masih berproses.

Berkaitan dengan kasus penanganan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaktifan kembali ASN mantan narapidana korupsi (napikor) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rote Ndao Tahun Anggaran 2019 yang viral di media sosial (medsos), maka kami sampaikan bahwa kasus tersebut masih dalam proses di tahap penyelidikan dan pengumpulan alat bukti.

“Ini bukan kami membela diri, tetapi tidak ada niatan penyidik atau pejabat Polres untuk mendiamkan atau menyimpan kasus tersebut. Komitmen kami tetap menyelesaikan kasus tersebut sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Kasat Reskrim Polres Rote Ndao Iptu Yames Jems Mbau menambahkan, penanganan kasus tersebut sampai dengan saat ini, penyidik masih sedang bekerja.

“Dalam kasus ini kami bekerja secara profesional dan prosedural sesuai SOP yang ada. Informasi yang disampaikan pihak-pihak tertentu di medsos bahwa kasus tersebut sudah dihentikan sama sekali tidak benar,” katanya.

Menurut Yames, langkah-langkah yang sudah dilakukan penyidik dalam penanganan kasus tersebut, di antaranya, meminta keterangan atau klarifikasi terhadap 32 orang saksi, terdiri dari 15 orang mantan ASN napikor, Bendahara Simgaji, Bendahara Dinas, serta Tim Info Staf lingkup Pemkab Rote Ndao.

Selain itu, meminta pendapat ahli pidana di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2021, meminta pendapat ahli Tata Negara di Kupang, melakukan koordinasi dengan pihak Kementrian Dalam Negeri di Jakarta, meminta kopian dokumen yang berkaitan dengan perkara di
Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang terkait putusan hukum terhadap para mantan ASN napikor yang akan menjadi yurisprudensi, serta mengirimkan SP2HP A1 dan A2.

Masih menurut Yames, penyidik juga telah mengirimkan permintaan audit investigasi kepada BPKP Perwakilan NTT melalui melalui Polda NTT cq Dirkrimsus Polda NTT pada tanggal 02 Februari 2021. Selanjutnya Dirkrimsus Polda NTT mengirimkan permohonan audit investigasi ke BPKP Perwakilan NTT tanggal 5 Februari 2021.

“Tanggal 22 April 2021 BPKP Perwakilan NTT mengeluarkan surat tugas audit investigasi yang penugasan dilaksanakan selama 30 hari kerja mulai tanggal 26 April 2021 sampai 11 Juni 2021,” katanya.

Setelah itu, kata Yames, pada tanggal 3 Maret 2021 BPKP Perwakilan NTT bersurat kepada Kapolres Rote Ndao untuk dilakukan paparan/ekspose. Kemudian dilakukan ekspose bersama BPKP Perwakilan NTT pada tanggal 9 Maret 2021 di aula BPKP Perwakilan NTT di Kupang, yang kemudian dituangkan dalam berita acara ekspose. Selanjutnya telah dilakukan gelar perkara yang dipimpin oleh Wakapolres Rote Ndao pada tanggal 26 Maret 2021 dan sudah dibuat hasil gelar perkara.

“Kami sudah melakukan beberapa kali gelar perkara, namun sebelum ditingkatkan ke tahap penyidikan, kami minta BPKP Perwakilan NTT untuk melakukan audit investigasi, guna menentukan kerugian keuangan negara. Saat ini tim auditor BPKP sementara bekerja untuk meneliti apakah ada kerugian keuangan negara dalam peristiwa ini. Sehingga, kita masih menunggu hasil audit investigasi BPKP untuk memaksimalkan penanganan kasus tersebut,” tutup Yames. (team/TS-02)

Add Comment

Click here to post a comment