Pemerintahan dan Pembangunan

Desa Tolama dan Bolatena Belum Lakukan Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2021

Yames MK Therik, Kepala Dinas PMD Rote Ndao

Ba’a, teropongselatan.com—Dari 112 desa yang ada di Kabupaten Rote Ndao, masih tersisa dua desa yang belum melaksanakan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga berakibat hingga kini belum dilakukan pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Rote Ndao Yames MK Therik mengakui bahwa dua desa tersebut, yakni Desa Tolama, Kecamatan Loaholu, dan Desa Bolatena, Kecamatan Landu Leko.

Yames merinci, Desa Tolama sudah dalam proses penyelesaian APBDes, di mana sesuai laporan Tim Bidang Bina Pemerintahan Desa yang turun melakukan pendampingan, APBDes-nya dalam pekan ini akan bisa selesai. Sehingga, praktis tinggal Desa Bolatena saja yang kita lagi genjot secara intens.

Khusus kasus Desa Bolatena ini, kata dia, kendala yang dihadapi adalah kepala desa kelihatannya sudah tidak punya niatan untuk melanjutkan kepemimpinan. Hal ini dibuktikan dalam beberapa kali kunjungan tim Dinas PMD ke sana untuk memfasilitasi penyelesaian APBDes, sulit untuk berkomunikasi dengan kepala desa.

Selain itu, komunikasi yang dilakukan Camat Landu Leko, bahkan sudah surat pernyataan kepala desa akan merampungkan APBDes, namun hingga kini masih sulit ditemui karena yang bersangkutan sudah tidak punya niat lagi menjadi kepala desa.

“Sekarang kita sementara berupaya maksimal untuk membantu menetapkan APBDes Bolatena. Kami harapkan kondisi kesulitan komunikasi ini segera cair, agar tidak menghambat dan mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

87 Desa Sudah Pencairan
Yames mengatakan, Dana Desa TA 2021 sudah mulai dicairkan sejak bulan Maret lalu. Kondisi riil per hari ini, Rabu (5/5/2021), 87 desa telah melakukan pencairan Tahap Pertama, sedangkan 23 desa lainnya sementara dalam proses pencairan.

“Yang sudah cair tahap pertama itu 87 desa, 23 desa dalam proses pencairan, serta Desa Tolama dan Bolatena yang masih sementara dalam pendampingan proses penetapan APBDes-nya,” kata Yames.

Ia mengatakan, pihaknya memahami SDM di desa yang sangat terbatas, sehingga tim dari Dinas PMD dan pemerintah kecamatan selalu membantu dan mendampingi seluruh pemerintah desa.

Menjawab terkait sanksi bagi kepala desa yang hingga kini belum mencairkan Dana Desa, Yames katakan, apabila bantuan dan pendampingan yang terus diberikan namun sama sekali tidak ada tanda-tanda ke arah lebih baik, maka pasti akan diberikan sanksi sesuai regulasi yang mengatur tentang itu.

“Intinya kami selalu berupaya membantu pihak desa dalam memperlancar pencairan Dana Desa agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Jika memang tidak bisa, sudah pasti akan diberikan saksi sesuai regulasi,” tegas Yames. (team/TS-01)