Olahraga

1.443 Perangkat Desa dan Keluarga di Rote Ndao Terlayani BPJS Kesehatan Mulai Juni

Sekda Rote Ndao Jonas M Selly (tengah), menyerahkan dokumen Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Kepesertaan BPJS Kesehatan Kelompok Pekerja Penerima Upah (PPU) segmen kepala desa dan perangkat kepada Kepala BPJS Kesehatan KC Kupang Tri Mayudin, di Aston Kupang Hotel, Selasa (27/4). Tampak Sekda didamingi Kadis PMD Yames MK Therik (kanan), dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daniel W Nalle (kedua dari kiri). Foto: Dok.TS

Kupang, teropongselatan.com—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rote Ndao dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kupang, telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Kepesertaan BPJS Kesehatan Kelompok Pekerja Penerima Upah (PPU) segmen kepala desa dan perangkat, di Aston Kupang Hotel, Selasa (27/4).

Sekrataris Daerah (Sekda) Kabupaten Rote Ndao Jonas Selly kepada teropongselatan.com, Rabu (28/4), menjelaskan, penandatanganan MoU tersebut adalah dalam rangka mengimplementasikan Permendagri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi kepala desa, perangkat desa, beserta keluarga. Di mana segmen PPU diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (JKN-KIS).

Menurut Jonas, anggaran yang diplotkan Pemkab Rote Ndao sebanyak Rp 1 miliar lebih di APBD 2020, di mana besaran iuran BPJS Kesehatan bagi kepala desa dan perangkatnya sebesar 5 persen, dengan porsi 4 persen ditanggung oleh Pemkab dan sisanya yang 1 persen ditanggung oleh perangkat desa itu sendiri.

Menurutnya, yang ditanggung dalam BPJS Kesehatan dalam MoU ini meliputi suami/istri ditambah tiga orang anak yang masih menjadi tanggungan yang bersangkutan. Sedangkan, anak dalam tanggungan maksimal berusia 21 tahun dan belum menikah.

Dikatakan Jonas, jaminan kesehatan ini akan mulai diberlakukan pada bulan Juni mendatang, sesuai MoU antara Pemkab Rote Ndao dan BPJS Kesehatan Cabang Kupang pada Selasa (27/4). Sedangkan pendaftaran (registrasi) peserta JKN-KIS bagi kades dan perangkat akan dilaksanakan mulai 1 Mei mendatang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Rote Ndao Yames MK Therik mengatakan, jumlah kepala desa dan perangkat yang akan tercover dalam BPJS Kesehatan sebanyak 1.443 orang, yang akan dibiayai iuran 4 persen dari APBD TA 2020 sebesar Rp 1.037.439.463.

Menurutnya, pihaknya bersama BPJS Kesehatan KC Kupang telah bersama-sama melakukan sosialisasi kepada kades beserta perangkatnya terkait kepesertaan, sehingga pada prinsipnya mereka sudah siap untuk melakukan registrasi mulai 1 Mei nanti.

Yames menyebutkan banyak manfaat yang dapat diperoleh perangkat desa jika terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Karena dibandingkan menjadi peserta mandiri iuarannya cukup besar. Sementara dengan PPU ini kades dan perangkat hanya membayar satu persen dari penghasilan setiap bulan.

Katika ditanya apakah MoU tersebut juga termasuk BPD, Yames katakan, untuk sementara baru kepala desa dan perangkat saja. Untuk BPD belum dilaksanakan dan mudah-mudahan ke depan bisa masuk BPJS Kesehatan juga. (team/TS-01)