Ternyata Sekda Aceh Larang SKPA Rasionalisasi Anggaran Pokir, Mahasiswa : Jangan Sampai Ada Skema Anggaran Siluman Apendiks Jilid II

TEROPONG SELATAN

- Pewarta

Jumat, 9 Februari 2024 - 08:35 WIB

3013 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh – Misteri terkait aktor yang bermain dalam penambahan alokasi anggaran Pokir DPRA dari Rp 1,2 T seakan semakin menunjukkan titik terang. Hal ini tercermin dengan adanya surat dari Sekda Aceh sebagai Ketua TAPA kepada SKPA/Biro di Pemerintahaan Aceh yang melarang adanya rasionalisasi anggaran untuk kegiatan pokok pikiran (Pokir).

Di dalam surat Sekretariat Daerah Aceh yang ditujukan kepada Kepala SKPA/Biro dalam Lingkungan Pemerintah Aceh nomor : 900.1.1/1071 tanggal 25 Januari 2024 perihal tindak lanjut hasil evaluasi RAPBA T.A. 2024. Di dalam surat yang ditandatangani langsung Sekda Aceh Bustami Hamzah tersebut pada nomor 2 huruf poin (5) memuat bahwa rasionalisasi anggaran tidak dapat dilakukan terhadap kegiatan/sub kegiatan yang menggunakan sumber dana terikat (DAU yang ditentukan penggunaannya, insentif fiskal, DBH Sawit, DBH CHT, DBH DR, dan Hibah) dan kegiatan pokok-pokok pikiran.

“Ini jelas-jelas menunjukkan bahwa ada upaya tertentu dari Sekda Aceh sebagai Ketua TAPA untuk mengamankan penambahan anggaran Pokir Dewan yang awalnya hanya sekitar Rp 400 milyar menjadi Rp 1,2 Triliun. Kalau untuk kegiatan yang sumber dana nya terikat seperti DAU, insentif fiskal dan DBH mungkin sangat wajar karena memang peruntukan/penggunaannya juknisnya sudah ada dan berlaku secara nasional. Namun, kenapa Sekda Aceh justru meminta agar kegiatan Pokok Pikiran tidak boleh dilakukan rasionalisasi anggaran, ada apa dibalik semua ini,” ungkap Ketua DPW Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi(Alamp Aksi), Mahmud Padang kepada media, Jum’at 9 Februari 2024.

Baca Juga :   Pokir Siluman Hampir Rp 800 M di APBA 2024, Ketua TAPA dan Jubir Pemerintah Aceh Bungkam, Terlibatkah Mendagri?

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dia menegaskan jangan sampai skema kejadian penumpang gelap dan anggaran siluman berkode apendiks yang sempat terjadi pada APBA tahun anggaran 2021 lalu malah justru kembali terulang di APBA tahun anggaran 2024, walaupun tak lagi menggunakannya kode appendiks(AP).

Apalagi, kata Mahmud, jika kita melihat ke belakang, Sekda Aceh Bustami Hamzah cs juga bagian yang dikait-kaitkan dewngan munculnya anggaran siluman berkode Apendiks dalam APBA 2021 silam.

“Jika dulu anggaran silumannya berkode appendiks, bisa saja kali ini berkode tambahan pokok pikiran (pokir) atau lainnya. Karena ada indikasi penambahan Pokir dari semulanya Rp 400 M menjadi Rp 1,2 T, sehingga potensi adanya penumpang gelap dalam Pokir 2024 itu mencapai Rp 800 M. Lalu kenapa Sekda Aceh justru melarang adanya rasionalisasi anggaran Pokir? Sehingga sangat wajar jika publik Aceh menilai Sekda Aceh sebagai Ketua Tim TAPA juga terlibat dalam skenario penambahan Pokir Siluman ini,” bebernya.

Baca Juga :   Mahasiswa akan Laporkan BP2JK Aceh ke KPK

Alamp Aksi juga meminta agar lembaga anti rasuah KPK tidak ragu-ragu untuk mengusut aktor-aktor dibelakang penambahan pokir Siluman dalam APBA 2024 ini. “Apakah benar itu Pokir DPRA atau malah bisa saja DPRA secara keseluruhan tidak terlibat dan tidak tahu, tapi hanya dilakukan oknum DPRA dan TAPA untuk memuluskan misinya dalam menyedot APBA. Kita berharap KPK turun tangan dan mengusut tuntas aktor dibalik wacana jahat yang merugikan rakyat ini,”tegasnya.

Lanjut Mahmud, jika anggaran siluman berkode Apendiks (AP) pada tahun 2021 lalu itu mencapai Rp 250 miliar, anggaran siluman tambahan pokir tahun 2024 jumlahnya lebih fantastis mencapai sekitar Rp 800 Milyar. Lantas kenapa ketua TAPA yang notabenenya sekda Aceh justru tak memperbolehkan adanya rasionalisasi anggaran Pokir.

“Ini mengindikasikan adanya potensi kejahatan terstruktur dalam penganggaran di Aceh. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Kita harapkan KPK segera membongkar dan mengusut tuntas persoalan ini dan meminta Mendagri untuk tidak mengabulkan penambahan Pokir DPRA serta merasioalisasikan anggaran Pokir yang sebelumnya sudah dialokasikan sebesar Rp 400 M lebih sesuai peraturan perundang-undangan. Kita berharap jangan sampai ada alokasi anggaran siluman seperti “Appendiks Jilid II” dalam APBA 2024 ini,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Alhamdulillah, Putra Mantan Walikota Unggul dari Pimpinan DPRK Incumbent di Dapil Kuta Alam
Rekapitulasi Suara DPD Aceh di Situs KPU Masih Sarat Masalah
Ambisi Nasdem Raih Posisi Pimpinan DPRK Banda Aceh Gagal
Terharu Prabowo-Gibran Menang Pilpres, Ketua DPD PSI Banda Aceh Pangkas Botakkan Rambut sebagai Rasa Syukur
Jelang Masa Tenang, Spanduk Selamat Datang KPK dan Periksa Sekda Aceh Bertebaran di Banda Aceh
YBHA : Peran Pers Kian Penting Saat ini Dalam Mengawal Isu Anak & Perempuan
Bappilu Gerindra Aceh siapkan 20.000 pengawal suara Prabowo Griban
Aminullah Usman Terpilih DPR RI Untungkan Masyarakat Aceh

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 16:00 WIB

Polres Simalungun Respon Laporan Warga, Kapolsek Tingkatkan Patroli Antisipasi Pencurian Besi Pembatas Jembatan Bah Bolon Perdagangan

Sabtu, 17 Februari 2024 - 14:19 WIB

Pra Peresmian RSUD Tuan Rondahaim Menjadi Rumah Sakit Unggulan Bupati Simalungun Tinjau Lokasi

Rabu, 7 Februari 2024 - 18:00 WIB

Polsek Perdagangan Tangani Aduan Masyarakat tentang Judi Tembak Ikan, Temuan Mengejutkan Terungkap

Senin, 5 Februari 2024 - 20:35 WIB

Jelang Pemilu 2024 Kapolres Simalungun Pimpin Apel Arahan Operasi Mantab Brata 2024

Senin, 5 Februari 2024 - 20:06 WIB

Simpang Tiga Bahapal Sinaksa Diberitakan Sarang Narkoba, Kasnob Polres Simalungun Turun Gunung Lakukan Penyelidikan

Senin, 5 Februari 2024 - 19:15 WIB

Polres Simalungun Gelar Operasi Razia Kendaraan Bermotor, Upaya Cegah Balap Liar dan Jaringan Narkoba

Rabu, 31 Januari 2024 - 15:59 WIB

Kemenangan Bidkum Polda Sumut dan Seksi Hukum Polres Simalungun dalam Sidang Pra Peradilan Kasus Cabul

Selasa, 30 Januari 2024 - 16:41 WIB

Blue Light Patrol Polres Simalungun Berhasil Wujudkan Kondisi Lalulintas yang Tertib dan Aman

Berita Terbaru