Polri Jamin Netralitas dalam Pemilu, Ini yang jadi Pedoman

TEROPONG SELATAN

- Pewarta

Jumat, 2 Februari 2024 - 16:05 WIB

30108 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkomitmen penuh untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Hal itu bisa dilihat dari pengamanan seluruh rangkaian tahapan pemilu.

“Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme, Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap kontestasi Pemilu 2024,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Februari 2024.

Trunoyudo membeberkan pelbagai hal yang telah dilakukan Polri mulai dari memberikan pengawalan melekat (walkat) Paslon Capres dan Cawapres, menjaga situasi Kamtibmas, pengamanan logistik berupa surat dan kotak suara hingga nanti saat pencoblosan di TPS.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Hal tersebut dilaksanakan untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman, damai dan bermartabat,” tandasnya.

Trunoyudo juga menjelaskan yang menjadi dasar netralitas Polri dalam pesta demokrasi yakni sebagai berikut;

– UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

Baca Juga :   BARAJP Apresiasi Pernyataam Prabowo Tentang Keringat Yang Setia Hingga Akhir

– UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

– PP No.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 5 Huruf B, Dalam Rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Anggota Poiri dilarang melakukan kegiatan Politik Prastis.

– Peraturan Polri No.7 Tahun 2022 Pasal 4 Huruf H, Setiap Pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib bersifat netra dalam kehidupan politik

– Surat Telegram No : STR/246/III/OPS.1.3/2022 tgl 22 Maret 2022 tentang Dalam rangka menjaga Profesionalisme dan Netralitas Polri dalam kehidupan berpolitik

– Surat Telegram Netralitas Polri, Surat Telegram Kapolri No: ST/2407/X/HUK 7.1/2023 tanggal 20 Oktober 2023, tentang Pedoman Perilaku Netralitas Anggota Polri dalam Tahapan Pemilu 2024

Baca Juga :   Polda Metro Jaya Masih Rahasiakan Pimpinan KPK yang Diduga Lakukan Pemerasan

– Lembar Penerangan Kesatuan, Nomor: 4/I/HUM.3.4.5/2023/Pensat. Netralitas Polri Dalam Pemilu 2024.

– Lembar Penerangan Kesatuan Nomor: 54/X/HUM 3.4.5/2023/Pensat, Arahan Bagi Personel Polri Jelang Pesta Demokrasi

– STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Jenderal bintang satu ini mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk mendukung Polri agar Pemilu 2024 terselenggara aman dan damai. Truno berujar bahwa persatuan dan kesatuan harus selalu dijunjung tinggi terutama selama proses pemilihan hingga nanti pencoblosan yang berlangsung pada dua pekan nanti.

“Kita imbau masyarakat turut mensukseskan pemilu ini berjalan dengan aman dan damai. Masyarakat harus menghindari segala isu hoax, SARA, politik identitas yang dapat memecah-belah persatuan bangsa. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa,” imbuhnya.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Penyerahan Hewan Kurban Idul Adha 1445 H, Jaksa Agung Tekankan Semangat Rela Berkorban Bagi Para Insan Adhyaksa
Deklarasi Rembuk Relawan Tegak Lurus Jokowi
Ponpes Berkewajiban Menjaga Persatuan dan Keamanan NKRI
BARAJP Apresiasi Pernyataam Prabowo Tentang Keringat Yang Setia Hingga Akhir
Karateka Putri dari FORKI KABUPATEN LAMONGAN Sumbang Medali Emas di SEAKF 2024
Sabet juara Tingkat Nasional berturut turut, Dandim 1016 Palangka Raya Terima Tropi Juara Kedua LKJ TMMD ke-119
UU Anti-Spionase Asing Menjadi Jaminan Keamanan Internal Negara
Diduga Korupsi Danah Hibah BUMN, Wilson Lalengke: Bubarkan PWI Peternak Koruptor

Berita Terkait

Selasa, 16 Juli 2024 - 08:17 WIB

Harga Bitcoin Capai Rp1 Miliar Lagi di Tengah Panasnya Sentimen Politik AS

Selasa, 16 Juli 2024 - 07:00 WIB

Keuntungan dan Risiko Staking USDT: Bagaimana Memulai dan Apa yang Harus Diketahui

Senin, 15 Juli 2024 - 14:50 WIB

Coach Priska Sahanaya Serukan Semangat Belajar Public Speaking di SMP Makarios Bersama PRONAS dan SINOTIF

Senin, 15 Juli 2024 - 12:05 WIB

BINUS Rayakan Ulang Tahun ke-43 dengan Komitmen Membangun dan Memberdayakan Nusantara

Senin, 15 Juli 2024 - 10:01 WIB

Halo Robotics Sukseskan Pengiriman Barang Pertama dengan Drone di Indonesia

Senin, 15 Juli 2024 - 09:13 WIB

Tumbuh Pesat Dua Tahun Terakhir, Bittime Resmikan Kantor Baru

Senin, 15 Juli 2024 - 07:04 WIB

Manfaatkan Hubungan dengan Pemerintah untuk Mengurangi Dampak Krisis

Senin, 15 Juli 2024 - 07:02 WIB

Halo Robotics Hadirkan Solusi Drone Pemetaan LiDAR untuk Perkebunan Sawit

Berita Terbaru

EKONOMI & BISNIS

Harga Bitcoin Capai Rp1 Miliar Lagi di Tengah Panasnya Sentimen Politik AS

Selasa, 16 Jul 2024 - 08:17 WIB

SIMALUNGUN

Polres Simalungun Bantah Tuduhan Lamban Tangani Kasus Pengeroyokan

Selasa, 16 Jul 2024 - 06:02 WIB