Mahasiswa akan Laporkan BP2JK Aceh ke KPK

TEROPONG SELATAN

- Pewarta

Minggu, 7 Januari 2024 - 22:40 WIB

3049 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh – Aliansi Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Provinsi Aceh menegaskan pihaknya akan melaporkan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Aceh ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam sejumlah pelelangan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi tersebut.

“Kita menemukan adanya indikasi pengaturan hingga persengkokolan dalam proses penentuan pemenang dalam proses pelelangan yang dilakukan, sehingga kerap menabrak aturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tim advokasi kita sedang mengumpulkan data-datanya dan akan segera kita laporkan ke KPK nantinya,” ungkap Ketua DPW Alamp Aksi Aceh, Mahmud Padang , Minggu malam, 7 Januari 2024.

Mahmud membeberkan, beberapa diantaranya yang akan dilaporkan yakni pertama, terkait penentuan pemenang pada 5 (lima) paket pekerjaan mangkrak yang bersumber pada tahun anggaran 2022. Mangkraknya pekerjaan tersebut diduga karena dalam penentuan pemenang BP2JK Aceh sengaja memilih penyedia dengan selisih harga penawaran pemenang yang ditetapkan oleh BP2JK Aceh diatas 20% dari pagu anggaran, tanpa memperhatikan koreksi kewajaran harga, sehingga tidak lagi sesuai ketika pelaksanaan dan akhirnya proyek tersebut mangkrak.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kedua, lanjut Mahmud, BP2JK Aceh telah menetapkan satu perusahaan pemenang untuk 3 Paket pekerjaan dengan nilai puluhan milyar rupiah yang dimenangkan PT AP dalam waktu bersamaan. Sehingga kuat dugaan ada pengaturan dan persekongkolan tender yang sarat KKN dalam pelelangan di BP2JK Aceh selama ini. Tiga pekerjaan yang dimenangkan PT AP itu adalah Pembangunan Jaringan Irigasi Lhok Guci Aceh Barat senilai Rp 26,5 miliar; Pembangunan Jaringan Irigasi Jambo Aye Aceh Utara senilai Rp 24,8 miliar dan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pase senilai Rp 22,8 miliar.

Baca Juga :   13 Tim Liga Baveti Lolos Ke Putaran Final di Pidie

“Indikasi persekongkolan dalam proses pemenangan barang dan jasa merupakan salah satu praktek KKN yang tak dapat ditolerir. Untuk itu kita akan serahkan kepada KPK untuk dapat mengusut secara tuntas nantinya,” ujarnya.

Perihal ketiga, tambah Mahmud, Pokja Pemilihan pada BP2JK Aceh dengan berani mengangkangi aturan dengan menetapkan PT FATA PERDANA MANDIRI sebagai pemenang tender paket Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kota Meulaboh yang bersumber dari APBN 2024 Nilai Penawaran RP.34.394.783.000. Padahal, diketahui bahwa PT. FATA PERDANA MANDIRI tidak memenuhi syarat SBU dimana Sertifikat Badan Usaha SI 001 KBLI 2017 sudah habis masa berlaku sejak tanggal 14-01-2022, SBU BS 010 KBLI 2020 Sub klasifikasi Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air status Sertifikasi Badan Usaha (SBU) nya sudah dibekukan atau dicabut sejak tanggal 07-09-2023. Sehingga dapat dilihat bahwa BP2JK Aceh dengan berani mengangkangi aturan dan menetapkan perusahaan pemenang yang SBU nya sudah mati.

“Ini bukan persoalan kesalahan evaluasi biasa, namun adanya indikasi persekongkolan dalam proses pelelangan. Sehingga harus diusut lebih lanjut kenapa Pokja BP2JK Aceh dengan beraninya melanggar aturan dan memenangkan perusahaan yang SBU nya sudah kadaluarsa,”sebutnya.

Kata Mahmud, hal keempat yang tak kalah penting yakni terkait adanya indikasi tidak dikembalikannya oleh BP2JK Aceh jaminan sanggah banding sebesar Rp.2,9 M pada paket Peningkatan Struktur Jalan dan Pembangunan Jembatan Ruas Geumpang – Pameu Pagu Anggaran Rp. 295 Milyar.

Dia menguraikan, Paket Peningkatan jalan dan Pembangunan Jembatan Ruas Geumpang Pameu dimenangkan PT. PERAPEN PRIMA MANDIRI Nilai Penawaran Rp.236.358.719.200,-.

Dalam proses tender paket ini mendapat sangahan dari PT.PP Persisi (Persero). Pokja Pemilihan menolak sanggahan dan Sanggah banding yang diajukan oleh PT.PP Persisi (Persero) juga ditolak oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam jawaban sanggah banding yang dikeluarkan oleh KPA yang ditujukan kepada Direktur PT.PP Persisi Tbk nomor surat HM.05.03/Bb1.PJN.III/2022 tanggal 26 Juli 2022 perihal Tanggapan Sanggah Banding.

Baca Juga :   Menuju Satu Dekade Qanun Jinayah, Ketua SEMA FSH UIN Ar-Raniry : Harus Ada Evaluasi !

Poin 3 Kesimpulan akhir disebutkan segala konsekwensi terkait Sanggah Banding sesuai IKP.BAB III Nomor 35 Sanggah banding poin 35.1.4 menyatakan Pokja Pemilihan atau yang diberikan kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetor ke Kas Negara jika sanggah banding ditolak atau tidak diterima.

“Ini juga sangat fatal dan harus diusut, karena ada indikasi jaminan sanggah banding sebesar Rp. 2,9 M itu tidak dicairkan dan juga tidak disetor ke kas negara. KPK bisa usut ini, kalau pun disetorkan saat ini, kan juga tertera tanggal berapa. Kenapa pada saat itu tidak disetorkan dan dikembangkan uangnya, in harus dicek lebih lanjut,” imbuhnya.

Alamp Aksi berharap agar berbagai indikasi KKN yang terjadi dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa di BP2JK Aceh dapat diusulkan tuntas. “Jangan sampai praktek KKN dibiarkan begitu saja, untuk itu kita akan melaporkan kepada KPK. Apalagi anggaran proyek-proyek yang dimengerti oleh BP2JK Aceh itu mencapai puluhan hingga ratusan milyar rupiah per paketnya dan bersumber dari APBN. Sayangkan jika uang yang begitu besar digelontorkan dari APBN justru sia-sia karena kualitas pekerjaannya rendah diakhibatkan oleh indikasi pengaturan lelang dan persekongkolan dalam proses pelelangan yang bermuara kepada praktek KKN. Solusinya ya KPK harus turun usut tuntas persoalan ini, apalagi dalam proses pengadaan barang dan jasa indikasi suap menyuap juga sangat riskan terjadi dalam proses penunjukan pemenang lelang,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Ingin Majukan Ekonomi Aceh Tenggara dr, Pandi Sikel Maju Lewat Partai Gerindra
Suprianto ST Maju Bupati Aceh Tamiang, Daftar Diri Lewat Partai Prabowo Subianto
Disambut Langsung Sekjen Demokrat Teuku Rifky Harsya, Amal Hasan Daftar Calon Bupati Aceh Jaya
Pangdam IM Bersama PJ. Gubernur Aceh Dampingi Menpora RI Tinjau Veneu PON XXI Tahun 2024
Pangdam IM Lepas Rombongan Peserta Bikers IMBI Sumatera Gathering 2024
Sudah Terima KTA, Partai Aceh Sebut Brigjenpol Armia Fahmi Wakapolda Aceh Aktif Resmi jadi Kader Usai Pensiun
Akun Palsu Mengatasnamakan Aminullah Usman di Facebook
Lembaga Lingkungan Aceh Desak BBTNGL Lakukan Penindakan Perusakan Kawasan Hutan TNGL

Berita Terkait

Minggu, 7 Januari 2024 - 04:12 WIB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Resmikan 10 Sumur Bor dan Bagikan Sembako

Selasa, 28 Maret 2023 - 23:44 WIB

The Joy of Solo Travel: Tips and Inspiration for Adventuring Alone

Berita Terbaru