Dampak Hukum Terhadap Bekas Tanah KINAG Terkait Kasus Sengketa Tanah Program Redistribusi di Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok

TEROPONG SELATAN

- Pewarta

Rabu, 29 November 2023 - 13:31 WIB

3063 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA– Gerai Hukum Art & Rekan berpendapat bahwa, tanah-tanah yang telah diberikan kepada para petani dalam rangka pelaksanaan program landreform dengan cara meredistribusikannya merupakan suatu kebijaksanaan pemerintah dalam memeratakan kepemilikan tanah kepada warga Negara Indonesia.

Pemberian hak-hak atas tanah kepada para petani melalui redistribusi ini dilakukan oleh menteri Agraria dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK-Kinag) sebagai dasar bukti pemberian tanah-tanah tersebut dan bukti kepemilikan atas tanah-tanah yang diterima oleh para petani.

Adv. Arthur vNoija, S.H., memaparkan tanah-tanah yang diberikan berdasarkan SK- Kinag ini dikenal sebagai tanah-tanah Kinag, yang dalam pengertiannya adalah tanah-tanah yang diperoleh para petani melalui surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria atas tanah-tanah dalam rangka pelaksanaan landreform, dan pelaksanaan pemberian ini dilakukan dengan meredistribusikan tanah-tanah.

Baca Juga :   FPII Minta Presiden RI Evaluasi Oknum Pejabat Kasie Intel Kajari Ketapang Karena Tidak Amanah

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Bagi para petani yang telah memperoleh hak atas tanah dengan SK-Kinag, harus melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan dalam syarat-syarat untuk menerima tanah-tanah Sk-Kinag ini.” tegas Adv.Arthur Noija,S.H., saat di wawancara awak media pada Selasa, (28/11/2023) di Kantor PKP-POMAD Jl.Jamrud No.14 Kenari -Senen-Jakarta Pusat.

“Bagi para petani yang tidak melaksanakan ketentuan dan syarat dari tanah-tanah Sk-Kinag ini sesuai ketentuan yang telah diatur bagi penerima SK-Kinag, maka SK-Kinag ini dibatalkan dan tanah dapat dimiliki oleh orang lain dengan cara mengajukan permohonan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang sehingga terdapat hak-hak pihak lain dengan timbul bukti sertipikat hak atas tanah di atas tanah petani yang diberikan berdasarkan SK-Kinag ini.”ujar Adv.Arthur Noija, S.H.

Baca Juga :   FPII Akan Bersurat Ke KPAI dan Komnas Perlindungan Perempuan Terkait Kasus Dugaan Pemerkosaan di Wilayah Hukum Polres Badung

“Diwilayah Kota Depok atau daerah Kecamatan Sawangan dalam hal ini kelurahan Bedahan masih banyak para pemegang SK-Kinag yang tidak terdaftar dan tercatat dikantor pertanahan, sehingga data mengenai kepemilikan tanah-tanah tersebut tidak diketahui.”imbuhnya.

“Penertiban yang lebih serius harus dilakukan oleh kantor pertanahan terhadap tanah-tanah yang telah diberikan kepada para petani berdasarkan Sk-Kinag ini agar tidak tumpang tindih dalam bukti kepemilikan suatu objek tanah.” pungkas Adv.Arthur Noija, S.H .

Sumber: Gerai Hukum ART & Rekan

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Bakal Calon Wakil Bupati Nias Utara Nyak Pau Aceh Bertemu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto, Siap Berkarya Bersama Rakyat
Anggaran Pendidikan, Aduhay
Tangkap R Mahasiswa UNUD, Jika Terbukti Lakukan Kekerasan Terhadap Anak!
Permasalahan Kepemilikan Rekening BCA Pribadi di Apartemen Puri Kemayoran
HIPMI Gelar Buka Bersama, Rangga Derana: Untuk Merajut Persatuan
Proyek Revitalisasi Merdeka Walk Mangkrak, Aliansi Aktivis Kota (AKTA) Menilai Bobby Gagal Membangun Medan
Kasihhati Ketua Presidium FPII: Menyambut Hangat FPII Malut dan Menegaskan Pentingnya Independensi
FPII Minta Presiden RI Evaluasi Oknum Pejabat Kasie Intel Kajari Ketapang Karena Tidak Amanah

Berita Terkait

Minggu, 7 Januari 2024 - 04:12 WIB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Resmikan 10 Sumur Bor dan Bagikan Sembako

Selasa, 28 Maret 2023 - 23:44 WIB

The Joy of Solo Travel: Tips and Inspiration for Adventuring Alone

Berita Terbaru