Dua Anak Bupati Pernah diperiksa, LSM KOMPAK Pertanyakan Kelanjutan Kasus PLTU Nagan Raya

TEROPONG SELATAN

- Pewarta

Jumat, 3 November 2023 - 14:51 WIB

30408 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat Pejuang Keadilan (KOMPAK) Saharuddin Kembali mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedatangan kita di KPK hari ini Kamis 02 November 2023 guna menyerahkan secara langsung data pendukung tambahan. Dimana sebelumnya pihak KPK telah membalas surat atas laporan kita dan meminta untuk segera menyiapkan data pendukung tambahan lainnya. Selain melalui balasan surat, pihak KPK juga menghubungi kita secara langsung melalui Call center KPK.

Alhamdulillah seluruh data pendukung yang diminta oleh pihak KPK telah kita penuhi dan sudah kita serahkan secara langsung. Kalau dilihat dari data pendukung tersebut diduga kuat kasus yang kita laporkan tersebut telah terjadi indikasi korupsi sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kita berharap kasus yang kita laporkan tersebut untuk segera diproses dan bisa dilanjutkan ketahap penyelidikan.

Selain menghadirkan data pendukung tambahan, kita juga menjumpai lansung Humas KPK untuk mempertanyakan beberapa Kasus dugaan Korupsi yang pernah dilakukan penyelidikan oleh KPK di Aceh.
Kasus tersebut pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3 dan 4 Nagan Raya.

Baca Juga :   PW IPA SUMUT : PJ Bupati Batubara jangan anggap sepele segera tindak tegas Sekda dan Asisten III terkait suap menyuap PPPK

“Dalam kasus ini dimana proses perizinan dari pembangkit listrik tenaga uap tersebut dinilai bermasalah dan berpotensi terjadinya konflik kepentingan dan telah terjadi Dugaan indikasi korupsi.

Selanjutnya kedua, kasus pengadaan kapal Aceh Hebat 1 senilai Rp 73 Miliar, Kapal Aceh Hebat 2 sebesar Rp 59 Miliar dan Kapal Aceh Hebat 3 sebesar Rp 38 Miliar. Menurutnya, pengadaan kapal tersebut dinilai bermasalah karena kondisi kapal banyak kerusakan padahal kapal tersebut merupakan kapal baru.

Dalam penyelidikan Kasus dugaan Korupsi di Proyek PLTU Nagan Raya, Pihak KPK juga telah memeriksa dan meminta keterangan beberapa saksi. Selain Pejabat pemkab nagan Raya, Dua Anak Bupati Kabupaten Nagan Raya juga ikut diperiksa untuk diminta keterangan. Namun setelah penyelidikan tersebut dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2021, hasil pemeriksaan dan kelanjutan atas kasus tersebut tidak pernah dilakukan pemberitaan lagi. Kita menganggap kalau KPK adalah sebuah lembaga yang profesional dalam melakukan penanganan kasus korupsi. artiannya tidak mungkin pihak KPK melakukan penyelidikan kalau buck up data awal masih lemah dan belum mengarah kepada indikasi korupsi pada kasus tersebut. Ini malah sudah dua tahun lamanya, namun hasil penyelidikan dan kelanjutan kasus tersebut tidak pernah disampaikan lagi ke publik. Kalau status nya sudah ditingkatkan atau kasus tersebut telah SP3 kan, harusnya pihak KPK juga menyampaikan kepublik biar Rakyat Aceh bisa tau dan kita pingin kepastian hukum supaya publik tidak berasumsi liar.

Baca Juga :   Kasus Korupsi BBM, Sat Reskrim Polres Rohul Lakukan Penahanan Terhadap Kadis Perkim Dan Pemenang Tender

Selanjutnya koordinator LSM KOMPAK Saharuddin juga meminta KPK untuk Memantau Pokir Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dimana dalam penganggaran Dana Pokir DPRA diduga Kuat telah terjadi sarat kepentingan dan terindikasi Korupsi. Kalau KPK siap menanginya, Kita pun akan siap memberikan datanya. Kita kepingin Aceh terbebas dari kejahatan korupsi.

Kita sangat berharap Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menunjukkan kepada Rakyat Indonesia bahwa KPK adalah lembaga Profesional dan berkeadilan. Bukan lembaga Penanganan kasus sesuai Titipan dan Pesanan. (AK)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Terindikasi Kasus Korupsi, FKMP Laporkan Bupati Sambas Ke KPK RI
Putera Pejuang Penerus Bangsa Riau Apresiasi Kejati Riau Atas Pemberantasan Korupsi Di Sekretariat DPRD Riau
Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Simalungun Tangkap Mantan Pangulu, Terlibat Korupsi Dana Desa Ratusan Juta Rupiah
PW IPA SUMUT : PJ Bupati Batubara jangan anggap sepele segera tindak tegas Sekda dan Asisten III terkait suap menyuap PPPK
PW IPA SUMUT Suratin Ombudsman selasa depan terkait Sekda dan Asisten III Batubara yang diduga ikut menikmati Suap menyuap PPPK.
PW IPA SUMUT : Kapolda Sumut Harus Segera Periksa Zahir dan Sekda Batubara
Permak Sumut Minta Kapoldasu Irjen Pol Agung Setia Imam Efendi Tangkap Mantan Bupati Batu Bara Zahir
PW IPA Sumut Kapolda Harus Segera Tetapkan Tersangka dugaan Suap PPPK di Lingkungan Pemkab Batubara

Berita Terkait

Senin, 15 Juli 2024 - 07:02 WIB

Halo Robotics Hadirkan Solusi Drone Pemetaan LiDAR untuk Perkebunan Sawit

Senin, 15 Juli 2024 - 06:19 WIB

Halo Robotics Melawan Hama Tanaman Eukaliptus dengan Drone Pertanian DJI Agras

Senin, 15 Juli 2024 - 03:25 WIB

EVOS Academy: Peluncuran Akademi Online untuk Talenta Muda Esports di Indonesia

Senin, 15 Juli 2024 - 03:18 WIB

VRITIMES Menjalin Kemitraan dengan BimantaraNews.online untuk Memperkuat Distribusi Berita di Indonesia

Senin, 15 Juli 2024 - 02:45 WIB

Tips Memilih Jasa Renovasi untuk Kantor dengan Tepat

Senin, 15 Juli 2024 - 02:27 WIB

Strategi untuk Bisnis agar Tetap Patuh terhadap Regulasi yang Berkembang di Indonesia

Senin, 15 Juli 2024 - 01:28 WIB

Perusahaan Startup/Teknologi yang Gagal di Indonesia Berhasil Bangkit Kembali dengan Strategi AI “GodFather Growth” oleh XpandEast

Minggu, 14 Juli 2024 - 23:00 WIB

KawanBantu Luncurkan Solusi Praktis bagi Siapapun untuk Membuat Platform Galang Dana Pribadi Hanya dalam Beberapa Menit!

Berita Terbaru

EKONOMI & BISNIS

Halo Robotics Hadirkan Solusi Drone Pemetaan LiDAR untuk Perkebunan Sawit

Senin, 15 Jul 2024 - 07:02 WIB