Demi Mendapat Keadilan, SM Bersurat ke Menkopolhukam, Kompolnas, Kabid Propam Mabes Polri dan Komisi III DPR RI

TEROPONG SELATAN

- Pewarta

Sabtu, 28 Oktober 2023 - 14:04 WIB

30214 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pekanbaru| Melalui Kuasa Hukumnya, SM kembali melaporkan Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi, AKP. LS secara bersurat ke Menkopolhukam, Kompolnas, Kabid Propam Mabes Polri dan Komisi III DPR RI, pada Senin (23/10/2023).

SM melaporkan keberatan atas prosedur penanganan perkara Laporan Polisi Nomor :LP/B/62/IV/2023/SPKT/POLRES KUANTAN SINGINGI/POLDA RIAU tertanggal 07 April 2023, dugaan Tindak Pidana Kejahatan Perlindungan Anak dalam rumusan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 pasal 82 ayat 1.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Untuk diketahui, kata SM, melalui Kuasa Hukumnya Dr.Yudi Krismen, SH.MH, bahwa dalam tindak lanjut Hasil Gelar Perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana berbunyi: “Pelaksanaan pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan rekomendasi gelar perkara khusus dalam rangkaian pelayanan pengawasan penyidikan pasca gelar perkara dilaksanakan oleh pada tingkat Polda oleh Kabagwassidik Ditrskrimum/sus/narkoba Polda,”Jelas Dr. YK, nama sapaan akrab Doktor Yudi Krismen, Jumat 27 Oktober 2023 di Pekanbaru-Riau.

Masih menurut Dr. Yudi Krismen,”Harapan kami Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi sesuai procedural dan transparan sebagaimana dijelaskan pada pasal 3 huruf d dan huruf e Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana. Dimana disana disebutkan pada Pasal 3 huruf d:
“Prosedural, yaitu setiap kegiatan Pengawas Penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku.””Jelas Dr. YK. Namun, Kasatreskrim tersebut dinilainya tidak sesuai procedural dan transparan.

“Sedangkan Pasal 3 huruf e:“Transparan, yaitu setiap kegiatan Pengawas Penyidikan dilaksanakan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penangananya oleh masyarakat yang berperkara atau mengajukan Komplain;”Lanjut Pengacara Kondang di Riau itu.

Dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e Perkap nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manejemen Penyidikan Tindak Pidana, menegaskan kembali mengenai prosedural dan transparan, sebagaimana dijelaskan sebagai pada Pasal 3 huruf d. Prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :   Beri Arahan Untuk Jajaran Polda Riau, Wakapolri: Dampak Quick Wins Presisi Tingkat Kepercayaan Publik Pada Polri Naik 76.4 Persen

Setelah itu pada pasal 3 huruf e. Transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat.

“Tindakan sewenang-wenang sebagaimana telah kami uraikan tadi diatas(red). Bahwa Penyidik yang kami maksud diduga telah melanggar kode etik kepolisian sebagaimana diatur didalam Pasal 14 dan Pasal 15 Perkap No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian,”Ucap Dr Yudi Krismen mantan anggota Polri itu yang juga pernah menjadi Penyidik di Polda Riau saat berdinas dulu.

Pasal 14 dan Pasal 15 Perkap No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, menyebutkan, untuk pasal 14 berbunyi.“Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang (a.) Mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan., (b). Menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka.,(c. ) Merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum. (d). Merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan., (e). Melakukan pemeriksaaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan.,(f). Melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain., (g) Menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya., (h). Merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan., (i).Menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana., (j). Melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan., (k). Melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani., (l). Melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan., dan terakhir pada huruf (m) dijelaskan dilarang Menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Baca Juga :   Bupati Rohil, Resmi Menyandang Gelas Magister Sain (M.SI)

DR Yudi Krismen di Kantor Hukum nya saat ditemui Awak Media ini mengatakan,”Atas tindakan Kasat dan Penyidik Polres Kuantan Singingi yang menunjukan tindakan tidak professional, tidak akuntabel, tidak memberikan perlakuan yang sama kepada Klien Kami, serta melakukan tindakan yang tidak sejalan dan sesuai dengan aturan bahkan tidak mengindahkan istruksi dan arahan yang telah diberikan oleh Kabagwassidik Polda Riau,”Ucap Dosen Hukum pada sebuah Universitas ternama di Riau itu.

Oleh karena itu, SM melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Repuiblik Indonesia untuk dapat melakukan pemeriksaan, atau mengambil tindakan yang relevan dengan itu agar aparatur atau petugas yang bertindak untuk dan atas nama Negara dapat menunjukan perbuatan yang berasaskan asas pemerintahan yang baik kepada masyarakat publik, sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga tidak menciderai rasa keadilan dan dapat memberi perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah. Sebagaimana diatur didalam konstitusi Republik Indonesia agar hukum itu tidak dibutakan untuk kepentingan seseorang diharapkan untuk tidak menimbulkan kontra presisi.

Terakhir! untuk menanggapi hal tersebut, Awak Media ini mencoba menghubungi Kasatreskrim Polres Kuansing AKP LS melalui seluler pribadinya , atas dirinya telah dilaporkan oleh SM melalui Kuasa Hukumnya DR YK itu. Maka, AKP LS mengatakan,”Untuk perkara kita tangani secara prosedural, profesional dan akuntabel, terkait apa yang dilakukan oleh PH terlapor silahkan saja, kami fokus terhadap penanganan kasus saja.”**

Sumber : PH DPP AMI

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Penuhi Hak Sebagai Warga Negara Indonesia,Sarwono Layangkan Hakjawab kepada Windy Priyanto
Kunjungan Bersama RSDC, Ini yang disampaikan Alex Cowboy Pempred Sahabat TNI-Polri dan Ketua Harian DPP AMI
Ismail Sarlata Ketum AMI Mengucapkan Selamat Atas Pengukuhan dan Pelantikan Serta Siap Mendukung DPW PWDPI dan Organisasi Wartawan Lainnya
Halal Bihalal Misaharti Bersama Sahabat Misharti Dan Masyarakat, Berikut Hasilnya
Dukung Hak Angket DPR RI, Ruslan Tarigan: JIka Perlu Reformasi Jilid 2
Diduga Back Up BBM Illegal dan Cemarkan Nama Baik Media dan LSM, LIBAS dan Pers Laporkan Oknum Wartawan RH di Polda Riau.
Jual Beli LKS Disekolah Siak Hulu, Oknum Wartawan Meradang
Beri Arahan Untuk Jajaran Polda Riau, Wakapolri: Dampak Quick Wins Presisi Tingkat Kepercayaan Publik Pada Polri Naik 76.4 Persen

Berita Terkait

Selasa, 16 Juli 2024 - 08:17 WIB

Harga Bitcoin Capai Rp1 Miliar Lagi di Tengah Panasnya Sentimen Politik AS

Selasa, 16 Juli 2024 - 07:00 WIB

Keuntungan dan Risiko Staking USDT: Bagaimana Memulai dan Apa yang Harus Diketahui

Senin, 15 Juli 2024 - 14:50 WIB

Coach Priska Sahanaya Serukan Semangat Belajar Public Speaking di SMP Makarios Bersama PRONAS dan SINOTIF

Senin, 15 Juli 2024 - 12:05 WIB

BINUS Rayakan Ulang Tahun ke-43 dengan Komitmen Membangun dan Memberdayakan Nusantara

Senin, 15 Juli 2024 - 10:01 WIB

Halo Robotics Sukseskan Pengiriman Barang Pertama dengan Drone di Indonesia

Senin, 15 Juli 2024 - 09:13 WIB

Tumbuh Pesat Dua Tahun Terakhir, Bittime Resmikan Kantor Baru

Senin, 15 Juli 2024 - 07:04 WIB

Manfaatkan Hubungan dengan Pemerintah untuk Mengurangi Dampak Krisis

Senin, 15 Juli 2024 - 07:02 WIB

Halo Robotics Hadirkan Solusi Drone Pemetaan LiDAR untuk Perkebunan Sawit

Berita Terbaru

EKONOMI & BISNIS

Harga Bitcoin Capai Rp1 Miliar Lagi di Tengah Panasnya Sentimen Politik AS

Selasa, 16 Jul 2024 - 08:17 WIB

SIMALUNGUN

Polres Simalungun Bantah Tuduhan Lamban Tangani Kasus Pengeroyokan

Selasa, 16 Jul 2024 - 06:02 WIB